Participation of Former Corruption Prisoner in Elections in Islamic Perspective

Istiqomah Fadlillah

doi:10.24090/jimrf.v11i1.6533

Authors

Istiqomah Fadlillah UIN Sunan Kalijaga

DOI:

https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i1.6533

Keywords:

Narapidana, Korupsi, PEMILU, Islam

Abstract

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provisi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Hal ini menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Namun jika kita kaji dalam fiqh siyasah perihal aturan mantan narapidana korupsi sangat bertentangan dengan syarat ahl halli wal-aqdi baik masalah syarat adil ataupun juga dengan sikap kebijaksanaan, serta sudah bertentangan dengan fungsi atau wewenang ahl halli wal-aqdi. Oleh karena itu, maka pencabutan hak memilih dan dipilih (partisipasi dalam Pemilu) merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat extra ordinary enforcement. Penggolongan hukum bolehnya mantan koruptor menjadi caleg jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya adalah al-Hajiyat akan tetapi berdasarkan cakupannya bersifat kepentingan khusus (al-Maslahah al-Khossoh) yakni berorentasi pada kemaslahatan para koruptor yang direnggut hak politiknya, sementara yang perlu digarisbawahi adalah hak masyarakat luas yang direnggut hak social dan hak ekonominya sehingga semakin menjauhkan mereka dari keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi inti pokok dari tujuan hukum itu sendiri

References

Al-mawardi. (n.d.). Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Darul Falah.
al-Rasyid. (2016). Fikih Korupsi; Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqhashid al-syariah. Kencana.
an-Nawawi, M. S. (1405). Raudlah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin. Al-Maktab al-Islami.
Anjari, W. (2015). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Yudisial, 8(1), 23–44. https://doi.org/10.29123/jy.v8i1.37
Anshori, A. G., & Harahap, Y. (2008). Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Total media.
Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi, 17(2), 413–436. https://doi.org/10.31078/jk1729
Auda, J. (2015). Membumikan Hukum Islam Melalui Mashid al-Syariah. Mizan.
Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 4(2), 289–300. https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483
Djazuli, A. (2013). Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Kencana.
Habibi, A. (n.d.). Bawaslu Tegaskan Taat Asas Hukum Soal Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Retrieved July 20, 2022, from https://bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-tegaskan-taat-asas-hukum-soal-pencalonan-mantan-narapidana-korupsi
Hamzah, A. (2010). Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam hukum acara pidana: Perbandingan dengan beberapa negara/ Andi Hamzah. Universitas Trisakti.
Handayani, Y. (n.d.). Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 5.
Hartanti, E. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
Hasan, T. (1992). Perspektif Sejarah Umat Islam, Fiqh Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. P3m.
Husni, M. (2006). Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Progresif. Jurnal Hukum Equality, 11(1).
ICW. (n.d.). KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg | ICW. Retrieved July 20, 2022, from https://www.antikorupsi.org/id/article/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg
Ifrani, I. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(3), 319–336. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047
Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana.
Jailani, J. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), Article 1. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2197
Mazdan Maftukha Assyayuti, 13410121. (2018). Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5685
Media, K. C. (2018, May 26). Siap Digugat, KPU Sudah Bulat Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg
Muhammad Shufi Amaludin, N. 12370069. (2019). Putusan MA Nomor 46 P/Hum/2018 tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Maslahah Mursalah [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37107/
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga rampai hukum pidana. Alumni.
Mulyadi, L. (2007). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoritis, praktik dan masalahnya. Alumni.
Nurdajana, I. (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten korupsi (Problematika sistem Hukum Pidana dan implikasinya pada penegakan Hukum Pidana Korupsi). Pustaka Pelajar.
Pulungan, S. J. (1994). Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran / J. Suyuthi Pulungan. Raja Grafindo Persada.
Rafi’, A. F. A. (2006). Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs. Republika.
RI, S. D. (n.d.-a). JDIH - Komisi Yudisial. Retrieved July 20, 2022, from https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/9
RI, S. D. (n.d.-b). J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat. Retrieved July 19, 2022, from https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
Ridwan. (2007). Fiqh Politik: Gagasan, harapan, Dan Kenyataan. FH UII Press.
Sjadzali, M. (1990). Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran. UI Press.
Sukmana, Y. (n.d.). Survei LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Terendah Halaman all—Kompas.com. Retrieved July 20, 2022, from https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah?page=all
Thalib, M. (2014a). Membangun Konsep Negara Sesuai Tuntunan Syari’at. Mu Media.
Thalib, M. (2014b). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hokum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. Mu Media.
Utomo, S. B. (2003). Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Gema Press Insani.
Wahid, M. (Ed.). (2016). Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi. Lakpesdam PBNU.
Widjojanto, B. (Ed.). (2010). Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Mizan.
Zazili, A. (2016). Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009). Jurnal Konstitusi, 9(1), 135–162. https://doi.org/10.31078/jk916