DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM SEKTOR PEKERJAAN
Khusnul Khotimah *)
*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Komunikasi (Dakwah) STAIN Purwokerto.
Abstract: Gender ideology and patriarchal culture have resulted gender inequality, especially at occupation domain. Its can be seen from Workforce Participation level that dominated by men. There’s several factors influencing that inequality, include marginalization to women, on public or domestic domain. Woman subordination in social or cultural aspect also affects discrimination. Labeling (stereotyping) to women and lower education level also affect woman work participation. As a consequence, many women choose work activity at informal environment with very low wages and without health, law, and financial security. Keywords: Discrimination, Gender, woman, occupation.
A. PENDAHULUAN
Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini permasalahan mendasar yang masih dialami adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan terjadi di berbagai lini, antara lain sosial budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
Di dalam aspek ekonomi, sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia Tahun 1998 lapangan kerja semakin sulit. Struktur angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 1980 – 2000. TPAK perempuan tahun 1990 (39,00%) meningkat menjadi 41,53% pada tahun 2000, sedangkan TPAK laki-laki 71,00% (1990) meningkat menjadi 71,75% tahun 2000. 
Selama satu dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata, meskipun prosentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sangat berarti dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, struktur angkatan kerja perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan canggih atau spesifik. Dalam perspektif gender, proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di sektor informal adalah 40% perempuan, dan 60% laki-laki. Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor informal ini mencakup 70% dari keseluruhan tenaga kerja perempuan.
Pekerjaan perempuan di sektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah. Namun demikian, meski perempuan mendapat upah hanya 70% dibandingkan laki-laki, tetapi perempuan telah mengambil porsi 45% dari seluruh partisipasi angkatan kerja. Dalam area pertanian, perempuan mengalami porsi 48,65%, perdagangan perempuan mengambil porsi 23,44%. Sementara dalam area industri, tenaga kerja perempuan meliputi 13,44% dan jasa 12,24%. Pada aspek pertanian, di mana kebanyakan kaum perempuan menjadi tenaga kerja tanpa upah karena merupakan usaha keluarga sebanyak 80%. Dari data tersebut, dapat dilihat betapa perempuan kurang mendapat akses dan keadilan dalam bidang ekonomi. Perempuan masih banyak melakukan pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan, dan tentunya ini berimplikasi pada perlindungan hukum yang kurang, penerimaan upah yang tidak memadai, belum lagi beban ganda yang dirasakan. Tulisan ini akan memaparkan tentang diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan yang mencakup pembagian kerja dalam lintasan sejarah, faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi, serta kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan.
B.	PEMBAGIAN KERJA DALAM LINTASAN SEJARAH
Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagaian di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kedua jenis kelamin.
Pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki umumnya yang dianggap sesuai dengan kapasitas biologis, psikologis, dan sosial sebagai laki-laki, yang secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, tingkat resiko dan bahayanya lebih tinggi karena bekerja di luar rumah, dan tingkat keterampilan dan kerjasamanya lebih tinggi Adapun pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan yang dikonsepsikan sebagai orang yang lemah dengan tingkat resiko lebih rendah, cenderung bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi, dan lebih mudah terputus-putus. Oleh karena itu, tingkat keterampilan perempuan dianggap rata-rata lebih rendah di banding laki-laki. 
Menurut penelitian George Peter Murdock, laki-laki lebih konsisten kepada pekerjaan maskulin yaitu memburu binatang, mengerjakan logam, melebur biji-biji, pekerjaan soldir, pertukangan kayu, membuat instrumen musik, menangkap dengan perangkap, membuat kapal, pertukangan batu, mengerjakan tulang-tulang, tanduk dan kulit kering, menambang, dan mengangkut. Perempuan lebih konsisten kepada pekerjaan feminin, yaitu mengumpulkan bahan bakar (kayu), mempersiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuhan-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air dan memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
Dalam masyarakat industri, pola pembagian kerja belum banyak berbeda dengan masyarakat agraris. Dalam masyarakat industri kaum perempuan diupayakan untuk terlibat di dalam kegiatan ekonomi, namun masih banyak warisan agraris dipertahankan di dalamnya. Secara umum substansi pola publik domestik masih dipertahankan, karena partisipasi perempuan masih dihargai lebih rendah daripada laki-laki. Lagipula, perempuan masih lebih umum dialokasikan pada bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan tulis-menulis, kesekretariatan, jasa, dan yang berhubungan dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan seperti guru, perawat. Masih sangat sedikit perempuan yang masuk di dalam lingkaran profesional dan eksekutif. Laki-laki masih tetap dominan di sektor profesi yang memiliki status lebih tinggi, seperti teknik, arsitek, dokter, kontraktor, manajer, dan lain sebagainya. Laki-laki mendominasi industri hulu yang produktivitasnya lebih tinggi, sementara perempuan terlibat dalam industru hilir, yang menangani proses akhir dari sebuah produk (finishing), yang upah produktivitasnya lebih rendah. Tegasnya, dalam masyarakat industri, pembagian kerja secara seksual, cenderung dipertahankan. Pola relasi masih berlangsung tidak seimbang, dan dengan demikian status dan kedudukan perempuan masih lemah. 
Adapun dalam masyarakat agraris, kaum perempuan pada umumnya tersisih dari peranan produktif secara ekonomi, dan produksi lebih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki mengendalikan produksi, sementara perempuan terpojok untuk menjalankan fungsi-fungsi kerumahtanggaannya. Dalam masyarakat ini, berkembang pola domestik dan publik. Lingkungan publik didominasi oleh laki-laki yang mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar tempat kediaman. Lingkup domestik didominasi oleh perempuan seperti urusan masak memasak, mencuci, mengurus anak. Dikotomi ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi gender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan inferioritas alamiah perempuan. Pola relasi gender dalam masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarkhi, yang memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, di mana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, mengejar pendidikan, mendapat pengawasan ketat dalam berbagai kegiatan, dan sebagainya.
Adapun pembagian kerja berdasarkan gender dapat berubah-ubah. Pembagian kerja berdasarkan gender merupakan cara efisien untuk menjamin kelangsungan hidup unit keluarga dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Pada pembagian kerja ini, kerja perempuan tidak semata-mata menyatakan tingkat status. Kerja perempuan bisa jadi dilihat sebagai hal yang sama-sama bernilai dengan laki-laki, walaupun ada juga di banyak masyarakat petani pembagian kerja melibatkan tingkat signifikansi sepanjang garis-garis gender. Dengan adanya risiko penggeneralisasian, tampak bahwa ketika perekonomian uang diperkenalkan, keseimbangan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki mulai berubah.Yang pasti, hukum kolonial setidaknya telah mengubah hubungan gender menjadi ketidakadilan gender. Kolonialisme ini memiliki peran dalam masyarakat sebagai model, dan karenanya berasumsi bahwa perempuan seharusnya tidak bekerja untuk mendapatkan upah. 
Dari penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender dalam pekerjaan telah berlangsung lama, baik dalam masyarakat agraris maupun masyarakat industri, baik dilihat pada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan gender. Walaupun posisi perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pekerjaan, akan tetapi karena budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat, sehingga menempatkan pekerjaan perempuan yang tidak seimbang dengan laki-laki, dan masih dinilai sebagai pekerjaan yang tidak produktif.
Sejak zaman dahulu ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang istri sesungguhnya sudah bekerja ketika suaminya pergi berburu. Di rumah, istri bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan perempuan, walaupun masih dalam lingkup domestik, akan tetapi sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris dan kemudian menjadi masyarakat industri, keterlibatan perempuan pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang di berbagai suku di dunia, perempuan banyak terlibat menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga bukan merupakan hal yang baru.
Meskipun perempuan bekerja bukan merupakan fenomena yang baru, akan tetapi masalah perempuan bekerja tampaknya masih terus diperbincangkan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah, dan istri mengerjakan pekerjaan rumah. Stereotip yang kuat di masyarakat adalah idealnya suami berperan sebagai pencari nafkah dan pemimpin yang penuh kasih, dan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya saja, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuatnya tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istri pun dituntut untuk harus bekerja sebagai pencari nafkah.
Anggapan masyarakat bahwa perempuan sebaiknya mengurusi di wilayah rumah tangga merupakan anggapan yang stereotipe bahwa jika perempuan bekerja di luar rumah mengakibatkan rumah tangga terganggu keharmonisannya. Meski akan ada dampak jika suami-istri bekerja di luar rumah, akan tetapi solusi yang diambil semestinya tidak membebankan istri dengan dua peran sekaligus (double burden), mengasuh anak dan mencari nafkah, akan tetapi suami pun harus bantu-membantu supaya tercapai rumah tangga yang harmonis.
C.	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN
Secara umum diskriminasi gender dalam sektor pekerjaan dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan gender yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Peran gender (gender role) sebagai bentuk ketentuan sosial diyakini sebagai sebuah kodrat sehingga menyebabkan ketimpangan sosial dan hal ini sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosial baik dalam pendidikan, sosial budaya, politik dan juga ekonomi. Di sektor pekerjaan, ketidakadilan dapat saja terjadi karena hal-hal sebagai berikut. 
1.	Marginalisasi dalam Pekerjaan
Marginalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Sebagaimana dikutip oleh Saptari menurut Alison Scott, seorang ahli sosiologi Inggris melihat berbagai bentuk marginalisasi dalam empat bentuk yaitu: (1). Proses pengucilan, perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu, (2) Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dinilai tidak atau kurang terampil, (3) Proses feminisasi atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), atau pemisahan yang semata-mata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. (4) Proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah 
Proses marginalisasi terhadap perempuan dapat dilihat pada program pemerintah orde baru yang menyebabkan terpinggirnya perempuan ke tempat semula akibat diterapkannya teknologi canggih, misalnya, mengganti tenaga bagian linting rokok, pengepakan dan proses produksi dalam suatu perusahaan dengan mesin-mesin yang lebih praktis dan ekonomis, sementara pekerja di bidang ini yang mayoritas ditekuni perempuan memupus harapan mereka untuk tetap dapat bekerja dalam rangka mengangkat derajat ekonomi keluarga. Mesin-mesin potong padi menggantikan pekerjaan ani-ani yang biasanya ditekuni perempuan, menjadikan mereka kehilangan pekerjaan.
Marginalisasi ini merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapisan bawah yang kesejahteraan keluarga mereka sangat memprihatinkan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan akan tetapi juga dapat terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, kultur, dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan.
Marginalisasi dalam bidang pertanian juga tidak terelakkan. Sejak revolusi hijau diberlakukan di Indonesia, perempuan yang sebelumnya berdaulat atas praktik pertanian mulai dari pemilihan benih, menanam, menyiangi, membuat pupuk alami, memanen, sampai menumbuk padi –mulai tersingkir. Modernitas telah menyingkirkan perempuan dari kedaulatannya atas tanah dan pengelolaan lingkungan. Menyempitnya peran perempuan di sektor pertanian akhirnya mendorong kaum perempuan beralih ke sektor lainnya, seperti industri dan jasa.
Menurut Irwan Abdullah, ada dua hal yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam bentuk marginalisasi. Pertama, pekerjaan-pekerjaan marginal yang dikerjakan perempuan dapat dilihat sebagai akibat dari proses identifikasi perempuan terhadap apa-apa yang sesuai dengan sifat perempuan seperti yang sudah dikonstruksi secara sosial. Identifikasi ini merupakan proses pemaknaan diri dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perempuan sehingga berbagai faktor diperhatikan di dalamnya. Dalam perspektif semacam ini kemudian ketimpangan gender tidak lain merupakan pilihan perempuan, bukan pemaksaan terhadap perempuan. Kedua, berbagai proses telah mereproduksi sifat perempuan dan kenyataan tentang pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat keperempuanan tersebut. Tingkat absensi perempuan yang tinggi (karena perempuan membutuhkan cuti hamil) seringkali dijadikan alas an untuk tidak memilih tenaga kerja perempuan atau menempatkan perempuan dalam pekerjaan marginal.
Sebagai akibat yang ditimbulkan dari proses marginalisasi adalah meningkatnya kemiskinan dan langkanya kesempatan kerja bagi perempuan. Aida Vitayala Hubeis mengatakan bahwa menurut laporan BPS sampai pertengahan 1998, penduduk miskin telah berlipat ganda secara mencengangkan menjadi 79,4 juta orang atau sekitar 39,1 persen dari total 201,5 juta rakyat Indonesia (dengan setengah darinya yaitu 101,3 juta adalah perempuan). Angka ini mengisyaratkan pertumbuhan kemiskinan absolut yang meningkat 251,33 persen dalam jangka waktu dua tahun (1996-1998). Distribusi penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan masing-masing 227,354 dan 241,78 persen. Komposisi perempuan banding laki-laki adalah 60:40. Jadi, lebih banyak perempuan harus menjadi miskin sebagai akibat krisis ekonomi berkepanjangan dan situasi yang tidak lagi kondusif. 
Kemiskinan tidak hanya menimbulkan tekanan terhadap perempuan secara psikologis, akan tetapi juga perempuan harus puas dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari program pembangunan yang dirancang tanpa memperhatikan masalah gender.Setidaknya ada 4 hal dari hasil temuan lapangan mengenai kemiskinan perempuan di Indonesia selama ini; pertama, kelangkaan sumber daya dan kesulitan pangan dalam rumah tangga menyebabkan rendahnya status gizi dan pendidikan keluarga miskin dikombinasikan dengan bias alokasi aset antar rumah tangga; secara sistematis menghasilkan lebih banyak anak perempuan yang meninggal, kurang gizi, busung lapar, serta tingkat pendidikan dan kemampuan baca tulis yang buruk; kedua, perempuan harus bekerja untuk mempertahankan hidup, menyokong substensi, dan pendapatan keluarga. Akan tetapi, akses mereka terhadap kredit, keterampilan, secara produksi lain terbatas dibanding laki-laki. Ini berimplikasi pada tingkat upah yang mereka terima lebih rendah dengan laki-laki, karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas, belum lagi menjalankan tugas pengasuhan/domestik; ketiga, ketika perhatian pemerintah diarahkan pada alokasi waktu dan energi perempuan, justru kebijakan yang ada seringkali tidak mendukung, terutama kebijakan infrastruktur dan fasilitas peningkatan produktivitas; keempat,proporsi terbesar perempuan yang bekerja di sektor pertanian, kebanyakan berasal dari rumah tangga miskin absolut. 
Dengan demikian, pada kebanyakan keluarga miskin di Indonesia, peran perempuan sebagai aset ekonomi rumah tangga menjadi sangat penting karena secara batin dan etos pengorbanan mereka bekerja untuk bertahan hidup atau paling tidak demi anaknya, meskipun dengan pendapatan sangat minim dan prasarana yang kurang mendukung keberadaannya. Karenanya dukungan dan kesempatan bagi perempuan dalam memberdayakan dirinya dan lebih meningkatkan kesejahteraannya menjadi hal sangat strategis.
2.	Kedudukan Perempuan yang Subordinat dalam Sosial dan Budaya
Peran gender dalam masyarakat ternyata juga dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan terutama dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting.
Subordinat dapat terjadi dalam segala bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa misalnya, dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya juga akan ke dapur. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbata, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-lai akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.
Demikian juga berkaitan dengan pekerjaan. Tempat-tempat kerja tertutup untuk perempuan dalam angkatan bersenjata atau kepolisian. Potensi perempuan sering dinilai secara tidak fair. Hal ini mengakibatkan perempuan sulit untuk menembus posisi strategis dalam komunitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Perempuan di sektor pertanian pedesaan, mayoritas di tingkat buruh tani. Perempuan di sektor industri perkotaan terutama terlibat sebagai buruh di industri tekstil, garmen, sepatu, kebutuhan rumah tangga, dan elektronik. Di sektor perdagangan, pada umumnya perempuan terlibat dalam perdagangan usaha kecil seperti berdagang sayur mayur di pasar tradisional.
Di sektor publik, masalah umum yang dihadapi perempuan dalam pekerjaan adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang upahnya rendah, kondisi kerja buruk, dan tidak memiliki keamanan kerja. Hal ini berlaku khusus bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah. Pekerjaan di kota adalah sebagai buruh pabrik, sedangkan di pedesaan adalah sebagai buruh tani. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kecenderungan perempuan terpinggirkan pada pekerjaan marginal tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk mempekerjakan perempuan pada sektor tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah dari laki-laki.
Kenyataan lain juga dapat diperlihatkan pada buruh perempuan di sektor informal yang merupakan tempat kerja tidak teratur dan terorganisir. Dalam keadaan ini, buruh perempuan miskin lebih sering mengalami eksploitasi ketimbang buruh laki-laki. Di sawah-sawah Asia Tenggara misalnya, perempuan mendapat upah sepertiga lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama, menghadapi pelecehan seksual, bekerja terus selama hamil dan melahirkan, serta tidak memiliki jaminan keselamatan dan kesehatan.
Laporan Bank Dunia, Poverty and Gender in India, mencatat bahwa India merupakan salah satu dari sedikit negara Asia di mana andil pekerja perempuan dalam sektor formal menurun dalam dasawarsa terakhir ini, yang disertai dengan pertumbuhan hebat di sektor informal sebagai sumber utama pekerjaan kaum perempuan urban. Di antara rumah tangga urban miskin, hampir semua perempuan bekerja dalam pekerjaan yang berkisar dari usaha pengumpulan kain perca sampai kerja bangunan, hingga produksi industri rumah tangga. Semuanya dilakukan dalam kondisi yang menawarkan sedikit sekali keamanan kerja, khususnya jam kerja panjang, kecilnya peluang menambah penghasilan pribadi, dan kondisi kerja yang keras atau tidak sehat. Akan tetapi, upaya mengatur dan memperbaiki kondisi di sektor informal, jika tidak dilakukan dengan keterlibatan penuh perempuan yang bersangkutan, bisa berakibat buruk terhadap peluang yang dapat di raih perempuan. Bank Dunia berpandangan bahwa sekalipun dimungkinkan menegakkan peraturan perburuhan yang ada di semua sektor informal, namun tindakan ini memiliki pengaruh serupa seperti dalam sektor formal, yakni perubahan ke produksi padat modal, penciutan tenaga kerja, dan berpretensi mendapatkan tenaga kerja yang fleksibel dan berupah rendah. 
Sebuah penelitian tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang juga mengalami kondisi yang sama, yakni biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Adapun bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi. Dalam kasus tersebut, prosentase buruh perempuan adalah 90% dari total buruh. Kasus lain dengan substansi sama, ditemukan di sektor pertanian pedesaan. Sebuah penelitian tentang buruh perempuan pada agro industri tembakau ekspor di Jember bahwa untuk pekerjaan di kebun tembakau, buruh perempuan mendapat upah Rp. 1.650,00 perhari sementara buruh laki-laki mendapat upah Rp. 1.850,00 perhari. Prosentase buruh perempuan pada kasus tembakau adalah 80%. Paling tidak, di kedua kasus tersebut telah terjadi penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor-sektor produktif tertentu dan pemisahan kegiatan-kegiatan tertentu atas dasar jenis kelamin. Dua hal ini dapat dilihat juga melalui peningkatan atau penurunan rasio perempuan di setiap jabatan.
3.	Stereotipe terhadap Perempuan
Stereotipe secara umum diartikan sebagai pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Pada kenyataannya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan diskriminasi. Salah satu jenis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang dilekatkan pada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. 
Demikian pula perempuan adalah jenis manusia yang lemah fisik maupun intektualnya sehingga tidak layak untuk menjadi pemimpin. Perempuan sarat dengan keterbatasan, tidak sebagaimana laki-laki. Aktivitas laki-laki lebih leluasa, bebas, lebih berkualitas, dan produktif. Misalnya laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, perempuan hanya dinilai sebagai suplemen, karena itu perempuan dalam sistem penggajian atau upah boleh dibayar lebih rendah dari laki-laki. Keterpurukan ini semakin parah dengan mencari legitimasi agama yang disalahtafsirkan.
Diskriminasi upah yang terjadi secara eksplisit maupun implisit, seringkali memanipulasi ideologi gender sebagai pembenaran. Ideologi gender merupakan aturan, nilai, stereotipe yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin. Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik sah-sah saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai sampingan untuk membantu suami.
Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi perempuan dalam kerja adalah, Pertama, menyangkut persepsi mengenai kerja (yang dilakukan) perempuan berkaitan dengan peran domestik perempuan, kedua, berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pendefinisian pekerjaan perempuan, dan yang ketiga adalah sifat musiman, paruh waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa hambatan mobilitas yang mengakibatkan lemahnya informasi pasar, layanan usaha, keterbatasan mengakses jaringan bisnis, serta tidak memiliki agunan menjadi disinsentif dan kendala bagi perempuan pengusaha untuk menekuni dunia usaha, meski sebenarnya perempuan pengusaha memiliki kekuatan dan potensi khusus, tetapi secara nyata lebih berhati-hati dan realistis daripada laki-laki. 
Peran domestik menurut anggapan orang hanya pantas dilakukan oleh perempuan. Keadaan tersebut menyebabkan posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam, dalam waktu yang tidak terbatas, dan dengan beban yang cukup berat. Misalnya, memasak, mencuci, menyeterika, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, membimbing anak-anak belajar, dan sebagainya.
Pekerjaan domestik tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Adapun laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat, tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan. 
Peran ganda perempuan dalam pekerjaan, baik di ranah publik maupun domestik menyebabkan hasil kerja perempuan dianggap pekerjaan yang rendah dan tidak memperoleh imbalan materiil yang seimbang dengan beban pekerjaannya. Realitas ini memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kultur masyarakat. Lebih-lebih lagi jika perempuan harus bekerja pada peran publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga, maka semakin berat beban yang ditanggung perempuan. Apalagi jika lingkungannya, baik suami atau anggota keluarga lainnya tidak ikut membantu tugas-tugas domestik, karena secara kultural dianggap bukan kewajiban laki-laki untuk melaksanakan pekerjaan domestik tersebut.
Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja tersebut kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga, di mana mereka adalah korban bias gender dalam masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlindungan dan kebijakan negara.
Dari gambaran persoalan di atas, dapat dilihat telah terjadi pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang ditandai oleh perbedaan upah serta ketidaksamaan akses keuntungan dan fasilitas kerja, termasuk akses terhadap program-program pelatihan untuk pengembangan kerja, akses perlindungan, akses kredit atau permodalan, akses hukum, serta kesehatan.
4. Tingkat Pendidikan Perempuan Rendah
Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan di Tingkat Nasional (BPS 2004) menemukan adanya kesenjangan gender dalam pelaksanaan pendidikan terutama di tingkat SMU/MA, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan PT (Perguruan Tinggi) jumlah perempuan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah laki-laki, namun lebih seimbang pada tingkat SD dan SMP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini. 
Sumber: SP-2000, Susenas 2003-2004 (BPS)
Kecenderungannya adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, maka makin meningkat kesenjangan gendernya, proporsi laki-laki yang bersekolah semakin lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan yang bersekolah. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai hal di antaranya adalah pertimbangan prioritas berdasarkan nilai ekonomi anak, bahwa nilai ekonomi anak laki-laki lebih mahal dibandingkan dengan nilai ekonomi anak perempuan.
Gejala pemisahan gender (gender segregation) masih banyak tampak dalam pemilahan jurusan (SMK-Ekonomi untuk perempuan dan SMK-Teknik Industri untuk laki-laki) yang berakibat pada diskriminasi gender pada institusi-institusi pekerjaan.
Di beberapa tempat di Indonesia, sebagai akibat dari rendahnya pendidikan mereka, banyak mempekerjakan perempuan sebagai TKW. Banyak di antara mereka yang hanya berbicara dalam bahasa daerah saja dan bukan bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional yang sering diajarkan di sekolah.
Dari gambaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit perempuan yang masih gadis untuk mencari pekerjaan lain agar dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.
Banyak dari pekerja-pekerja yang hanya membutuhkan sedikit keterampilan ini menuntut migrasi ke kota besar atau ke luar negeri, di mana perempuan menjadi target para pelaku trafficking dan pihak lain yang berniat mengeksploitasi mereka. Dengan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya keterampilan kerja yang memadai, para perempuan yang masih gadis hanya mencari pekerjaan di sektor informal. Pekerjaan di sektor informal bagi perempuan yang tidak berpendidikan biasanya seperti pramuwisma, atau penjual minuman di kaki lima, pembantu rumah tangga, penjaja makanan di terminal dan stasiun, yang tidak memperoleh perlindungan dari pemerintah dan tenaga kerja melalui serikat buruh atau majikan.
Pendidikan yang minim dan tingkat melek huruf yang rendah semakin menyulitkan perempuan untuk mencari pekerjaan. Jika akhirnya mendapat pekerjaan, diposisikan pada bagian yang tidak memerlukan keterampilan misalnya buruh, tenaga suruhan, yang memiliki pengupahan yang sangat rendah, tidak mendapat perlindungan hukum dan juga kesehatan. Mereka tidak tahu bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, karena tidak dapat membaca dan menulis untuk mencari bantuan hukum ataupun rumah singgah jika majikan mereka bertindak eksploitatif atau melakukan kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.
D.	BERMUARA PADA KEADILAN DAN KESETARAAN
Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat, terlebih perempuan yang selalu mendapat perlakuan diskriminatif, harus dikikis karena bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan serta bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah seimbang, tidak ada yang lebih sempurna di mata Tuhan kecuali ketakwaannya. 
Penggambaran keseimbangan laki-laki dan perempuan juga diperlihatkan oleh Sachiko Murata yang memandang keseimbangan itu mengacu pada dualitas Taoisme yang saling menyatu. Dualitas Taoisme terdapat kesamaan konsep dengan Islam yaitu keagungan Tuhan dengan keindahan-nya. Yin-Yang merupakan dualitas pada keseimbangan. Yang memberi makna yang identik dengan sifat keagungannya, yakni Jalal, Qahr, Ghadob; sedangkan Yin identik dengan sifat keindahan (Jamal, Luthf, rahmah). Dalam penjelasan selanjutnya ia mengatakan bahwa feminitas dan maskulinitas ada pada manusia dan masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Sifat feminin dengan ciri lemah lembut dan menyerah adalah positif ketika manusia pada posisi di hadapan Tuhan, sedangkan sifat maskulin yang positif adalah untuk melawan dan mengalahkan nafsu amarah menuju nafsu muthmainah dan dapat mengontrol dirinya. 
Kesetaraan juga diberlakukan dalam sektor ekonomi. Dalam pasal 3 perjanjian tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 1966, dinyatakan bahwa adanya persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam pekerjaan.
Konvensi Internasional dalam kasus diskriminasi terhadap perempuan juga telah diantisipasi dalam Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) disahkan pada tahun 1979 dan berlaku secara internasional pada 17 Juli 1980. Konvensi tersebut lahir dari suatu kesadaran bahwa rumusan-rumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya mengkoordinir kepentingan perempuan dan melindunginya dari berbagai diskriminasi. Dalam pasal 5 dalam konvensi tersebut yang meminta pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk memodifikasi pola tingkah laku sosial dan budaya perempuan dan laki-laki guna mencapai penghapusan kebiasaan dan semua praktik yang didasarkan pada pemikiran inferioritas dan superioritas (kekurangan dan kelebihan) kedua jenis kelamin atau pada stereotipe untuk perempuan dan laki-laki, maupun hukum nasional yang menjadi dasar penghapusan diskriminasi yang mensubordinat perempuan perlu dilaksanakan sebagai upaya pencegahan diskriminasi terhadap hak ekonomi perempuan khususnya dalam sektor pekerjaan.
Dalam Islam bekerja merupakan hak bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan berusaha apabila ia ingin berbuat dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebagai agama yang diyakini memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Islam tidak pernah menelantarkan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan, baik pekerjaan di rumah mapun luar rumah, baik di ranah publik maupun domestik. Pekerja perempuan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penanggung kewajiban, baik perusahaan maupun oleh majikan. Jika hak-hak ini dipenuhi, maka besar kemungkinan persoalan antar buruh dan majikan atau perusahaan dapat diminimalisir. Dengan dipenuhinya hak-hak buruh atau pekerja, berarti telah menempatkan manusia sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.
Hak yang paling mendasar dari buruh atau pekerja adalah hak atas upah. Hak ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan perbedaan. Dalam teks-teks hadist tentang upah telah disebutkan betapa hak pekerja atas upah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda dan haram untuk disia-siakan. Pelakunya akan digolongkan sebagai musuh Allah kelak di hari kiamat. 
Kewajiban adanya perlindungan untuk perempuan dalam Islam bertujuan agar perempuan tetap dapat melakukan kerja-kerja sosial dengan aman tanpa gangguan, dan juga pada wilayah sosial ekonomi ketika perempuan menjadi buruh atau pekerja. Sebagaimana tercermin dalam surat al-Baqarah:233, “……Seseorang itu tidak (boleh) dibebani dengan sesuatu di atas kemampuannya ….”. Dalam hal perlindungan terhadap buruh perempuan Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin mengemukakan suatu pernyataan yang menarik:
“Pekerja adalah suatu hal yang dihormati. Di dalam hal-hal yang dihormati ada imbalannya. Hak seorang buruh adalah mengambil imbalannya itu sesuai dengan pekerjaannya”.
Hak-hak buruh atau pekerja harus dipenuhi oleh majikan atau perusahaan agar mereka memiliki keleluasaan bekerja secara maksimal dan berdaya guna. Pemenuhan hak-hak dasar adalah imbalan wajib yang harus diterima seorang buruh. Bekerja adalah kehormatan, mempekerjakan orang dan memberi upah adalah upaya untuk melestarikan kehormatan tersebut. 
Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Bahkan dalam fikih, perempuan sesungguhnya diperbolehkan meminta upah bila menyusui anaknya, kecuali air susu hari pertama yang merupakan kewajiban perempuan memberikan kepada anaknya karena mengandung kolostrum yang baik untuk meningkatkan imunitas bayi yang baru lahir. Memang ini tidak secara langsung Islam mengatakan bahwa mengajarkan hubungan ibu dan bayinya dihitung dengan uang, akan tetapi adalah menunjukkan penghargaan pada jerih payah ibu. Akhirnya berbagai jalan dapat ditempuh untuk memberikan keadilan bagi perempuan, tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja.
E.	PENUTUP
Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam lintasan sejarah pada awalnya pembagian kerja, baik secara biologi maupun gender antara laki-laki dan perempuan dianggap sama-sama memiliki nilai dan keseimbangan. Perubahan tersebut muncul karena adanya penggeneralisasian perekonomian uang yang diberlakukan, di samping karena budaya patriarkhi sehingga menimbulkan diskriminasi dalam pekerjaan. Kondisi ini diperparah dengan sistem yang dipakai dalam masyarakat modern dalam pekerjaan. Akibat dari modernitas, perempuan mengalami marginalisasi dalam sektor pekerjaan yang berakibat pada kecenderungan perempuan untuk melakukan pekerjaan informal yang kurang memberikan perlindungan hukum dan upah yang rendah. Di samping itu, faktor subordinat perempuan dalam sosial maupun kultural, stereotipe terhadap perempuan serta pendidikan yang rendah juga turut mempengaruhi diskriminasi perempuan dalam pekerjaan. Berbagai upaya dilakukan oleh kalangan pembaharu untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan salah satunya dengan reinterpretasi teks al-Qur’an yang mendiskreditkan perempuan serta disahkannya Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 sebagai wujud perlindungan perempuan dari berbagai diskriminasi, termasuk dalam sektor pekerjaan. 

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. Irwan. 1990. “Wanita ke Pasar: Studi Tentang Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan”, dalam Jurnal Populasi. Vol.I, No. I.
Badan Pusat Statistik: SP 1990. Supas 1995. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2001-2004.
Badan Pusat Statistik Tahun 2000.
Cleves Mosse, Julia. 2002. Gender dan Pembangunan. terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2007. “Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional” dalam Din Wakhid (Ed.). Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan. Jakarta: PPIM dan British Embassy.
Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Faqihuddin. dkk. 2006. Fiqh Anti Traffiking, Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. Cirebon: Fahmina Institut.
Indraswari dan Juni Thamrin. 1991. “Potret Kerja Buruh Perempuan, Tinjauan pada Agro Industri Tembakau Ekspor di Jember”. dalam Jurnal Akatiga. Juni 1991.
Mukherjee, Nilanjana. 2002. Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencaharian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. Kerjasama Departemen Bantuan Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta.
Murata, Sachiko. 1999. The Tao of Islam. terj. Rahmani Astuti dan NS Nasrullah. Bandung: Mizan.
Murti M.S., Krisni. 2005. dalam Jurnal Perempuan No 44. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Patimah. 2003. “Dinamika Ekonomi Perempuan dalam Industri Kecil dan Menengah” dalam Jurnal Equalita. Vol. 3. No. 2. Juni 2003.
Rahima, Swara. Makalah. tidak diterbitkan.
Saptari, Ratna dan Brigett Holzner.1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Umar, Nasaruddin. 2003. Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an. Jakarta: Paramadina. 
Vitalaya, Aida. 1998. “Gender dalam Pembangunan sosial Ekonomi”. Makalah. 
Yanggo Tahido, Huzaimah. 1997. “Perlindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan” dalam Dadang S. Anshori (Ed.). Membincang Feminisme. Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan. Bandung: Pustaka Hidayah.