Problematika Persidangan Perkara Pidana di Masa Kahar

Authors

  • Siti Sahara Fakultas Hukum Universitas Samudra
  • Nurasyiah Nurasyiah Fakultas Hukum Universitas Samudra
  • Liza Agnesta Krisna Universitas Samudra

DOI:

https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.4629

Keywords:

The judge; criminal case; force majeure.

Abstract

This study is aimed at finding a model for the implementation of online criminal trial after the publication of SEMA Number 1 of 2020. This is an empirical legal research. Interviews were done with related parties to find models for the implementation of online trials and the obstacles faced by law enforcement institutions. Online criminal trials are meant to keep the defendants from the possible spread of COVID-19 in detention centers or prisons. However, the trials are legally weak. Data collection techniques include interviews and observations. The interviews were conducted using free guided techniques. The findings show that there are differences in the implementation of online criminal trials because the procedural law mechanism policy is very dependent on the ability of each institution. These constraints caused unfair trials, in other words, violate the principles of fair trial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dewi Anggraeni, RR. “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.” ADALAH :Buletin Hukum Dan Keadilan 4, no. 7 (2020).
Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori. “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.” Al-‘Adl: Jurnal Hukum 13 (n.d.): 2.
Hariyanto, Hariyanto. Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
———. “Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin.” Al-’Adl 10, no. 1 (2017): 68–83. https://doi.org/10.31332/ALADL.V10I1.689.
Harkrisnowo, Harkristuti. “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana.” Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai SidaSidang Universitas Indonesia, 2003.
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Keadaan_kahar,” n.d.
Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Selama-Pandemi-Covid-19-Seluruh-Sidang-Perkara-Digelar-Secara-Online.Htm,” n.d.
Karo, Rizky P.P. Karo. “PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG PIDANA ONLINE) SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT: TANTANGAN DAN REKOMENDASI.” JURNAL SPEKTRUM HUKUM 17, no. 2 (July 2009). https://doi.org/10.35973/SH.V17I2.1641.
Kurniawan. “Hakim Pengadilan Negeri Langsa,” 2020.
———. “Wawancara Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Langsa, Pada Tanggal 13 Mei,” 2020.
Lihat SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (n.d.).
Lumbanraja, Anggita Doramia. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi.” Jurnal Crepido 02, no. 01 (n.d.): 50.
Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and S Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi Tahun 2020.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 2, no. 3 (2020): 291–304.
Razaq, Nur Akmal. “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana.” Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 6 (2020): 1227.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
———. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984.
Subekan, Achmat, and Azwar Iskandar. “Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi.” Ekonomikiawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 20, no. 2 (2020): 143.
Subekti, R. Hukum Perjanjian. XIII. Jakarta: Intermasa, 1990.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Sahara, S., Nurasyiah, N., & Krisna, L. A. (2022). Problematika Persidangan Perkara Pidana di Masa Kahar. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 5(1), 97–109. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.4629