Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia: Antara Formil atau Materiil
DOI:
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4125Keywords:
Expiration, formal law, pretrial hearing, material lawAbstract
This article aims to answer what is the scope of pretrial in statutory regulations and whether expiration can be used as an excuse to file a pretrial lawsuit. By using legal research methods through statutory, conceptual, and case-based approaches, this article concludes that the absence of a clear categorization regarding the formal and material aspects of the expiration case creates a dilemma. In its development, expiration has begun to be recognized as a formal reason which incidentally does not touch the subject matter of the case, an thus can be used as a pretrial excuse. This can be seen in the Pre-trial Decision Number: 143/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Ultimately, this article suggests the need for a clear regulation in the Perma regarding the categorization of formal and material aspects in pretrial hearings.Downloads
Download data is not yet available.
References
Antow, Rudy. “Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan karena Daluwarsa.†LEX CRIMEN 8, no. 12 (2019).
Barda Nawawi Arief, S. H. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media, 2018.
Barkatullah, Abdul Halim. Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (sesudah diedit editor). Nusa Media, 2020.
Darwin, Darwin, Dahlan Dahlan, dan Suhaimi Suhaimi. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.†Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 68–79.
———. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.†Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 68–79.
Deddi Diliyanto, S. H., dan S. H. Zainal Asikin. “Perluasan Wewenang PRaperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014.†Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3, no. 1 (2018): 28–55.
Dobbie, Will, Jacob Goldin, dan Crystal S. Yang. “The effects of pretrial detention on conviction, future crime, and employment: Evidence from randomly assigned judges.†American Economic Review 108, no. 2 (2018): 201–40.
Gultom, Saddam Setia, dan R. B. Sularto. “Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.†Law Reform 12, no. 1 (2016): 101–120.
Hamzah, Chandra M. “Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup,†2014.
Hiariej, Eddy OS. Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Iswantoro, Wahyu. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan.†Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 4, no. 1 (2018): 43–53.
Jurdi, Fajlurrahman. Logika Hukum: Edisi Pertama. Prenada Media, 2019.
Kalo, Syafruddin, dan M. Hamdan. “Perluasan Kewenangan Praperadilan Terkait Hak-hak Tersangka dalam Konteks Pembaharuan Hukum Acara Pidana,†2018.
Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.†Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 73–77.
Kusumastuti, Ely. “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan.†Yuridika 33, no. 1 (2018): 1–18.
Masrur, Fikri Akbar Hadithna. “Kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka dikaitkan dengan prinsip Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia,†2019.
Moeliono, Tristam P. “Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan.†Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 4 (2015): 594–616.
Moningka, Paul Eliezer Tuama. “Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan Mk Nomor: 21/puu-xii/2014.†Lex Crimen 6, no. 6 (2017).
Muladi dan Dwidja Priyanto. PertanggungJawaban Pidana Korporasi. Bandung: Kencana, 2010.
PATRIANSYAH, FANI. “Prosedur Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Dalam Perkara Pidana.†PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
Rambe, M. Irfan Islami. “UPAYA HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN.†JURNAL PIONIR 2, no. 3 (2017).
Sambow, Jully Constantia. “BUKTI PERMULAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.†LEX CRIMEN 7, no. 7 (2018).
Saputra, Dimas Tiga. “GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA.†PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
SOLICHIN, MUHAMAD, S. H. Absori, S. H. Wardah Yuspin, dan M. Kn. “Politik Hukum Praperadilan Dalam Penegakan Hukum.†PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
Suherman, Asep. “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.†Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 29, no. 1 (2020).
Tampoli, Daniel Ch M. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana.†Lex Privatum 4, no. 2 (2016).
Trimarlina, Komang Dara, I. Nyoman Sujana, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.†Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019): 411–416.
Barda Nawawi Arief, S. H. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media, 2018.
Barkatullah, Abdul Halim. Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (sesudah diedit editor). Nusa Media, 2020.
Darwin, Darwin, Dahlan Dahlan, dan Suhaimi Suhaimi. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.†Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 68–79.
———. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.†Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 68–79.
Deddi Diliyanto, S. H., dan S. H. Zainal Asikin. “Perluasan Wewenang PRaperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014.†Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3, no. 1 (2018): 28–55.
Dobbie, Will, Jacob Goldin, dan Crystal S. Yang. “The effects of pretrial detention on conviction, future crime, and employment: Evidence from randomly assigned judges.†American Economic Review 108, no. 2 (2018): 201–40.
Gultom, Saddam Setia, dan R. B. Sularto. “Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.†Law Reform 12, no. 1 (2016): 101–120.
Hamzah, Chandra M. “Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup,†2014.
Hiariej, Eddy OS. Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Iswantoro, Wahyu. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan.†Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 4, no. 1 (2018): 43–53.
Jurdi, Fajlurrahman. Logika Hukum: Edisi Pertama. Prenada Media, 2019.
Kalo, Syafruddin, dan M. Hamdan. “Perluasan Kewenangan Praperadilan Terkait Hak-hak Tersangka dalam Konteks Pembaharuan Hukum Acara Pidana,†2018.
Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.†Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 73–77.
Kusumastuti, Ely. “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan.†Yuridika 33, no. 1 (2018): 1–18.
Masrur, Fikri Akbar Hadithna. “Kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka dikaitkan dengan prinsip Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia,†2019.
Moeliono, Tristam P. “Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan.†Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 4 (2015): 594–616.
Moningka, Paul Eliezer Tuama. “Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan Mk Nomor: 21/puu-xii/2014.†Lex Crimen 6, no. 6 (2017).
Muladi dan Dwidja Priyanto. PertanggungJawaban Pidana Korporasi. Bandung: Kencana, 2010.
PATRIANSYAH, FANI. “Prosedur Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Dalam Perkara Pidana.†PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
Rambe, M. Irfan Islami. “UPAYA HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN.†JURNAL PIONIR 2, no. 3 (2017).
Sambow, Jully Constantia. “BUKTI PERMULAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.†LEX CRIMEN 7, no. 7 (2018).
Saputra, Dimas Tiga. “GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA.†PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
SOLICHIN, MUHAMAD, S. H. Absori, S. H. Wardah Yuspin, dan M. Kn. “Politik Hukum Praperadilan Dalam Penegakan Hukum.†PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
Suherman, Asep. “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.†Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 29, no. 1 (2020).
Tampoli, Daniel Ch M. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana.†Lex Privatum 4, no. 2 (2016).
Trimarlina, Komang Dara, I. Nyoman Sujana, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.†Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019): 411–416.
Downloads
Published
2020-12-31
How to Cite
Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Taufiqurrohman, M. M. (2020). Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia: Antara Formil atau Materiil. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 145–161. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4125
Issue
Section
Articles
License
Copyright Notice
Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
